MAKALAH BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NKRI 1945

MAKALAH

BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NKRI 1945

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang

dibimbing oleh Johny Koynja

Disusun oleh:

KELOMPOK 3

M.FAUZIN AL HABIB                    ( L1A017068 )

RAI MAULANA KRISNAPUTRA  ( A1A017108 )

PETI ARITA LES SUMBAWATI    ( E1C017069 )

NUNUNG NUTRISMA                    ( E1C017062 )

DESY SANI WIDIARTI                   ( D1A017075 )

TAHUN PERTAMA BERSAMA

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat rahmat-Nya Kami bisa menyelesaikan tugas Makalah Mata Kuliah Kewarganegaraan yang berjudul Bagaimana Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Makalah ini diajukan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan. Kami  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu teruta anggota kelompok kami yang selalu kompak dalam setipa proses penyusunan makalah ini sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusun sangat menyadari dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak yang harus di koreksi oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak tentunya dengan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah  ini.

Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca, mahasisiwa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Mataram, 11 Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL.......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR........................................................................................................... ii

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................... 1

A.  Latar Belakang.................................................................................................................... 1

B.  Rumusan Masalah................................................................................................................ 1

C.  Manfaat Penulisan............................................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN....................................................................................................... 2

A.  Menelusuri Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila ................ 2

B.  Menanya Alasan Mengapa Deperlukan Demokrasi Yang Bersumber Dari Panccasila...... 3

C.  Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Dan Politik Tentang Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila............................................................................................................................................. 4

D.  Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila............................................................................................................................................. 5

E.   Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila .............................................. 6

BAB III PENUTUP............................................................................................................... 8

A.  Kesimpulan.......................................................................................................................... 8

B.  Saran.................................................................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................ 9

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara tentunya dengan berlandaskan pancasila dan UUD NKRI 1945

Demokrasi intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan untuk para oknum-oknum penguasa yang mementingkan golongannya masing-masing. Apakah mereka lupa karena siapa mereka bisa duduk di kursi empuk itu?

B.  Rumusan Masalah

a.    Bagaimana Hakikat Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945

b.    Bagaimana Instrumentasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945

c.    Bagaiman Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945

C.  Manfaat Penulisan

Mahasiswa mampu memahami dan berfikir kritis terhadap Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Menelusuri Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila

1.    Apa Demokrasi Itu?

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “the government from the people, by the people, and for the people”.

2.    Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Tiga tradisi pemikiran politik yakni:

1.    Teori Aristotelian Klasik

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.

2.    Teori Abad Pertengahan

Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular souvereignity” menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat

3.    Doktrin kontemporer.

Demokrasi menerapkan konsep “republik” dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi antra lain:

a.    Demokrasi Protektif

Kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara.

b.    Demokrasi Pembangunan

Demokrasi yang ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi mahluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu, juga menempatkan "Partisipasi demokratis" sebagai “jalur pusat menuju pengembangan diri”.

c.    Demokrasi Ekuilibrium

Penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional.

d.    Demokrasi Partisipatoris

Yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu.

3.    Pemikiran Tentang Demokrasi Indonesia

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat perbagai tafsiran dan pandangan.

Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong.

Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa.

4.    Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Demokrasi  memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, dan segala sesuatunya di atur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhakan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa. Dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta.

B.  Menanya Alasan Mengapa Deperlukan Demokrasi Yang Bersumber Dari Panccasila

Sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik hukum kita yang  muncul di berbagai media jejaring sosial:

1.    Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik

2.    Skrisis partisipasi politik  rakyat

3.    Munculnya penguasa didalam demokrasi

4.    Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat

Adanya krisis partisipasi politik disebabkan karena tidak ada peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik adalah

a.       Pendidikan yang rendah

b.      Tingkat ekonomi rakyat yang rendah

c.       Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat dari pemerintah

Penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya “dinasti politik yang mengusai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni.

C.  Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Dan Politik Tentang Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila

1.    Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka

Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut:

·      Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan.

·      Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya.

2.    Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia.

3.    Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kotakota lain sekitarnya,

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis.

Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

a.       Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional

b.      Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin

c.       Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrsi

d.      Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi

D.  Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila

Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

1.    Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum dilakukan Amendemen/perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Setelah Amendemen MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara.

2.    Dewan Perwakilan Rakyat

Setelah Amendemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah.

Fungsi  DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi(membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun & menetapkan APBN bersama presiden), dan fungsi pengawasan (pengawasan pelaksanaan UUD)

DPR mempunyai hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah), hak angket (penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat), hak menyatakan pendapat (menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah)

3.    Dewan Perwakilan Daerah

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang

E.   Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

1.    Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UD NKRI Tahun 1945.

2.    Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki

persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.

3.    Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara?

Seorang  pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus  memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut seorang pemimpin itu harus beriman dan bertawa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.

Sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin? Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan makalah mengenai Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a.    Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah peran utama rakyat dalam pross sosial politik, hal ini sesuai dengan tiga pilar penegak demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat.

b.    Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

c.    Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empiris mengalami pasang surut.

B.  Saran

Sebaiknya Mahasiswa harus lebih memahami lagi mengenai Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 dikarenakan pengetahuan ini dapat mmebuat kita semakin bersemangat dalam menjalani kehidupan karena setiap individu mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pendapat di muka umum.

DAFTAR PUSTAKA

 Winataputra Udin Sarifudin, Dasim, Sapriya, Winarno. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Jakarta.